Kontroversi Bupati Aceh Selatan yang Melakukan Umrah Saat Wilayahnya Dilanda Bencana

Jakarta, 8 Desember 2025 – Kasus Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang melakukan ibadah umrah di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya terus menjadi sorotan publik. Keberangkatan Mirwan tanpa izin resmi dari Gubernur Aceh memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, dan partai politiknya sendiri, Gerindra. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dugaan pelanggaran prosedur.

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, Doc. Instagram

Bencana hidrometeorologi yang dipicu siklon tropis melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025. Provinsi Aceh menetapkan status tanggap darurat hingga 11 Desember 2025, dengan dampak mencakup 1,4 juta jiwa di 3.310 desa. 

Kabupaten Aceh Selatan termasuk wilayah terparah, di mana Mirwan sendiri telah menetapkan status darurat banjir dan longsor. Meski demikian, Mirwan dan istrinya berangkat ke Tanah Suci pada 2 Desember 2025, dengan jadwal hingga 12 Desember.

Pemkab Aceh Selatan mengklaim keberangkatan itu dilakukan setelah Mirwan menyalurkan bantuan di Kecamatan Trumon Raya, salah satu daerah terdampak. Namun, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan izin. 

Permohonan izin perjalanan luar negeri Mirwan pada 24 November 2025 ditolak melalui surat resmi pada 28 November, dengan alasan status darurat bencana.

Kritik mencapai puncak saat rapat koordinasi penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada 7 Desember. Presiden Prabowo Subianto menyinggung kasus ini secara tidak langsung, menyebut tindakan meninggalkan wilayah saat krisis sebagai bentuk "desersi" yang tidak dapat ditoleransi.

"Kalau yang mau lari lari aja nggak apa-apa, dicopot Mendagri bisa ya, diproses."

Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera menindak, dengan penekanan bahwa kepala daerah dipilih untuk menghadapi situasi sulit. Kemendagri menyatakan kekecewaan atas keberangkatan Mirwan dan telah memanggilnya untuk pemeriksaan. Pada 8 Desember, Mirwan diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri, termasuk soal sumber biaya umrah.

Partai Gerindra, yang mengusung Mirwan, merespons cepat dengan mencopotnya dari jabatan Ketua DPC Aceh Selatan pada 5 Desember. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, sebagai Ketua Harian Gerindra, mendesak pembebasan sementara Mirwan.

"Sufmi Dasco: Meminta Kementerian Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS."

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya empati dari kepala daerah.

"Harusnya Punya Empati."

Di kalangan legislatif, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda yakin DPRD Aceh Selatan akan menindaklanjuti melalui mekanisme politik berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Pencopotan sementara bisa dilakukan Kemendagri, sementara pencopotan definitif memerlukan persetujuan DPRD. Rifqinizamy menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan sanksi berdasarkan bukti.

"Proses politik pasti akan berjalan, bayangkan Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung dan tempat asal dari beliau saja sudah mencopot, saya yakin pasti partai-partai politik juga memiliki sense of politics dan sense of humanity terkait dengan ini."

Kasus ini mencerminkan tantangan pengawasan kepala daerah saat krisis, di mana empati dan tanggung jawab menjadi ujian utama. Hingga kini, penanganan bencana di Aceh Selatan tetap berlanjut di bawah koordinasi wakil bupati, sementara hasil pemeriksaan Kemendagri diharapkan segera diumumkan.