Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo: 7 Transformasi Wajah Baru TNI yang Mencolok

Nama Redaksi
Tim Redaksi

JAKARTA, HARIANEXPRESS.COM - Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo: 7 Transformasi Wajah Baru TNI yang Mencolok. Simak 7 perubahan mencolok di tubuh TNI dalam setahun kepemimpinan Prabowo. Mulai dari seragam baru, peran di ketahanan pangan, hingga modernisasi alutsista.

Genap satu tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia pada 20 Oktober 2025.

Berbagai kebijakan baru telah membawa angin segar bagi banyak sektor.

Salah satu institusi yang mengalami perubahan paling terlihat adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan kehadiran Wajah Baru TNI.

Sentuhan langsung Prabowo yang berlatar belakang militer sangat mempengaruhi transformasi ini.

Tujuannya jelas, untuk mengoptimalkan pelayanan TNI bagi bangsa dan negara.

Apa saja bentuk perubahan yang sudah berjalan? Berikut tujuh poin utamanya.

1. Penampilan Baru dengan Seragam Sage Green

Perubahan paling visual dari Wajah Baru TNI adalah pergantian pakaian dinas lapangan (PDL).

TNI resmi meninggalkan corak hijau malvinas yang dipakai lebih dari 40 tahun dan beralih ke warna sage green dengan pola digital.

Seragam baru ini pertama kali muncul saat pejabat TNI menyambut Presiden Prabowo dalam acara defile alutsista.

Secara visual, loreng baru memiliki gradasi hijau yang lebih halus dan pola kecil, berbeda dengan corak lama yang memiliki blok warna hijau tua, coklat, dan krem.

Perubahan ini bukan sekadar estetika. Mabes TNI menyatakan seragam baru dirancang untuk kemampuan kamuflase yang lebih baik di berbagai medan operasi.

Penggunaan seragam ini semakin mengemuka saat dikenakan prajurit dan petinggi TNI pada puncak HUT TNI di Monas.

Penyebarannya sendiri masih dilakukan bertahap ke seluruh markas.

2. Dapur TNI untuk Program Makan Bergizi Gratis

TNI menjadi salah satu lembaga pertama yang mengerahkan sumber dayanya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah.

TNI AD, AL, dan AU kini memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makanan bergizi.

TNI AU memulai inisiatif ini dengan membangun dapur bergizi gratis di seluruh lanud sejak November 2024.

Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, menjadi proyek percontohan yang ditargetkan bisa memproduksi 3.000 sampai 4.000 porsi makanan setiap hari untuk sekolah di sekitarnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengawasi secara ketat proses pengolahan bahan makanan di SPPG.

Hingga kini, TNI terus membangun dan mengoperasikan SPPG dengan komitmen penuh.

3. Menggarap Lahan untuk Ketahanan Pangan

Tidak hanya mengolah makanan, TNI juga terjun langsung ke sektor pertanian.

Mereka memerintahkan prajurtinya untuk mengelola lahan tidur dan mengubahnya menjadi perkebunan, mulai dari skala kecil hingga besar.

TNI AU dan AD menjadi yang paling aktif. Mereka juga memberikan pelatihan pengelolaan lahan dan perkebunan kepada masyarakat.

Semua kebutuhan, mulai dari alat tani hingga pupuk, disediakan sepenuhnya oleh TNI.

Hasil panennya bisa dinikmati masyarakat atau digunakan untuk meningkatkan perekonomian warga.

Terbaru, TNI AD membentuk 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang tersebar di seluruh wilayah, termasuk daerah rawan seperti Papua, dengan fokus pada swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur.

4. Peran Aktif dalam Dunia Pendidikan

TNI turut mendukung program pendidikan baru pemerintah, yaitu Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Sekolah Rakyat bertujuan memfasilitasi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sementara Sekolah Garuda berfokus mencetak lulusan yang mampu masuk perguruan tinggi favorit.

Peran TNI dalam Sekolah Rakyat mencakup pelatihan kedisiplinan, penguatan mental, dan pembentukan karakter.

Di daerah pedalaman yang sulit dijangkau, prajurit TNI turun langsung mengajar di dalam kelas.

Untuk program Sekolah Garuda, TNI siap mendukung pembangunan fisik di daerah terpencil dan menyediakan logistik yang dibutuhkan.

5. Revisi UU TNI dan Beragam Tanggapan

Perubahan Undang-undang TNI menjadi salah satu aspek yang menuai perdebatan.

Beberapa poin, seperti peluang prajurit aktif menduduki jabatan sipil dan perpanjangan masa pensiun pejabat tinggi, memicu kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi TNI.

Awalnya, Pasal 47 UU TNI tahun 2004 hanya memperbinkan prajurit aktif menempati 10 jabatan sipil.

Setelah revisi, jumlahnya bertambah menjadi 14 posisi, termasuk:

• Koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara;
• Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional;
• Sekretaris Militer Presiden (dalam revisi UU TNI menjadi Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden);
• Intelijen Negara;
• Siber dan/atau Sandi Negara;
• Lembaga Ketahanan Nasional;
• Search and Rescue (SAR) Nasional;
• Narkotika Nasional;
• Mahkamah Agung;
• Pengelola Perbatasan;
• Penanggulangan Bencana;
• Penanggulangan Terorisme;
• Keamanan Laut;
• Kejaksaan Republik Indonesia.

Belum lagi soal batas usia pensiun yang diatur dalam UU TNI yang terbaru.

Meskipun ada pro dan kontra, TNI membuka diri terhadap pengawasan masyarakat untuk memastikan gerak-geriknya tetap sesuai koridor dan tidak menabrak konstitusi.

6. Produksi Obat Massal untuk Kemandirian Farmasi

TNI melangkah lebih jauh dalam bidang kesehatan dengan menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kolaborasi ini bertujuan memproduksi obat secara massal untuk masyarakat.

Tujuannya meningkatkan kemandirian farmasi nasional, menekan harga obat, serta menjamin ketersediaan dan distribusinya, khususnya di daerah terpencil.

Salah satu upayanya adalah menggabungkan laboratorium obat antar matra di bawah Kementerian Pertahanan untuk memusatkan produksi.

BPOM mengawasi langsung proses ini. Pada Oktober ini, Kementerian Pertahanan telah mendistribusikan 17,4 juta obat-obatan dari Lembaga Farmasi TNI (Lafi) ke Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

7. Validasi Organisasi dan Penguatan Alutsista

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 menjadi dasar perubahan struktur organisasi TNI, yang dikenal sebagai validasi organisasi.

Perubahan ini melahirkan satuan baru, kenaikan pangkat, serta jabatan Wakil Panglima TNI yang kini dipegang Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

Perubahan lain yang terlihat adalah naiknya pangkat komandan pasukan dari bintang dua menjadi bintang tiga.

TNI juga menghidupkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas). TNI AD pun menambahkan enam Kodam baru.

Di sisi alat utama sistem persenjataan (alutsista), TNI terus melakukan modernisasi.

TNI AU akan menerima tiga pesawat tempur Rafale dari Prancis awal 2026 sebagai tahap pertama dari 42 pesanan.

Kemhan juga membeli 48 pesawat tempur KAAN dari Turki, serta pesawat angkut Airbus A400 dan T-50i dari Korea Selatan yang datang November ini.

Di sektor laut, TNI AL baru saja mendapat KRI Brawijaya-320 buatan Italia yang akan memperkuat Koarmada II.

KRI Prabu Siliwangi-321 akan menyusul pada 2026. Wacana pembelian kapal induk Giuseppe Garibaldi juga semakin menguat, menandai keseriusan dalam membangun kekuatan laut Indonesia.