Prabowo Gelar Rakor dengan 10 Menteri di Aceh Tamiang

HARIANEXPRESS, ACEH - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penting di Aceh Tamiang pada awal tahun 2026. Ia menggelar pertemuan ini langsung setelah meninjau progres hunian sementara yang dibangun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk korban banjir dan longsor.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra. Prabowo fokus pada koordinasi antarlembaga untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Foto: Prabowo rakor dengan 10 menteri di Aceh Tamiang (Eva/detikcom)

Tinjauan Hunian Danantara di Karang Baru

Prabowo tiba di lokasi hunian Danantara di Desa Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis, 1 Januari 2026. Ia menyapa warga terdampak dan mengelilingi blok hunian sementara (huntara) yang telah berdiri.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Kepala Badan Pengelola Danantara Dony Oskaria mendampingi Prabowo. Mereka memeriksa fasilitas hunian, termasuk kasur, toilet, instalasi listrik, air bersih, klinik kesehatan, dan bahkan akses Wi-Fi gratis.

Pembangunan huntara ini dimulai pada 24 Desember 2025. Hingga 1 Januari 2026, sekitar 600 unit hunian telah selesai dari target awal 500-600 unit di Aceh Tamiang. Hunian ini memberikan tempat tinggal layak bagi ribuan pengungsi yang kehilangan rumah akibat banjir bandang dan tanah longsor akhir 2025.

Rapat Koordinasi di Tenda Lapangan

Usai tinjauan, Prabowo langsung menggelar rapat koordinasi (rakor) di tenda lapangan yang berlokasi tepat di dekat hunian Danantara. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membuka pertemuan tersebut.

Teddy menyampaikan bahwa rakor melibatkan 10 menteri dari Kabinet Merah Putih serta 15 direktur utama (Dirut) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Gubernur Aceh Muzakir Manaf, wakil gubernur, bupati Aceh Tamiang, dan jajaran pemerintah daerah juga turut hadir.

"Telah hadir 10 menteri dan anggota Kabinet Merah Putih, serta 15 dirut BUMN. Dalam rangka meninjau 600 hunian rumah dari 15 ribu yang rencana akan dibangun Danantara," kata Teddy membuka rapat.

Rakor ini membahas keberlanjutan penanganan pascabencana, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Dan pada hari ini juga, pertama, akan dilakukan rapat koordinasi bersama Gubernur, wagub Aceh, beserta bupati Tamiang dan jajaran," ujarnya.

Teddy kemudian mempersilakan Kepala Danantara untuk memaparkan progres pembangunan.

"Selanjutnya berkenan untuk Kepala Danantara untuk memaparkan hunian rumah yang telah dibangun sampai 1 Januari 2026. Dipersilakan Kepala Danantara," lanjut Teddy.

Pertemuan ini menekankan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN dalam mempercepat pemulihan.

Latar Belakang Program Danantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memimpin pembangunan 15.000 unit hunian tetap dan sementara bagi korban bencana di tiga provinsi: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah menargetkan penyelesaian dalam tiga bulan sejak akhir Desember 2025.

Program ini merupakan instruksi langsung Prabowo untuk memberikan solusi cepat bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Kolaborasi tujuh BUMN karya, seperti Hutama Karya, mendukung pelaksanaan proyek ini.

Kunjungan Prabowo ke Aceh Tamiang melanjutkan rangkaian inspeksi lapangan pascabencana di Sumatra. Sebelumnya, ia menghabiskan malam Tahun Baru 2026 bersama pengungsi di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

Pemerintah juga melibatkan institusi lain, seperti Polri yang menyiapkan hunian tetap di lahan hibah 6,5 hektare di Aceh Tamiang. Upaya ini mencakup pembersihan infrastruktur publik dan pemulihan ekonomi lokal.

Komitmen Pemerintah dalam Pemulihan Pascabencana

Prabowo menunjukkan pendekatan langsung dalam menangani krisis. Ia berkunjung berulang ke lokasi bencana untuk memastikan instruksi terlaksana dengan baik.

Rakor di Aceh Tamiang menjadi langkah strategis untuk menyinkronkan upaya antarkementerian dan BUMN. Fokus utama mencakup percepatan pembangunan hunian, distribusi bantuan, dan rehabilitasi fasilitas umum.

Hingga awal 2026, progres menunjukkan hasil positif dengan ratusan hunian siap huni. Pemerintah berkomitmen melanjutkan program ini hingga semua korban mendapatkan tempat tinggal layak.

Kunjungan ini juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah Aceh, yang memiliki otonomi khusus. Sinergi ini krusial untuk pemulihan jangka panjang di wilayah rawan bencana.