Penambahan Petugas Haji TNI Polri 2026 Fokus Layanan Jemaah

HARIANEXPRESS – Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memastikan jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri pada tahun ini mencapai 183 orang. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan tahun lalu yang hanya 75 orang.

Gus Irfan menyatakan kenaikan itu melampaui 100 persen. Ia menyampaikan informasi tersebut saat berada di kompleks parlemen Senayan Jakarta pada Rabu (21/1/2026). Peningkatan jumlah personel ini sekaligus memperlihatkan fokus kebijakan penyelenggaraan haji 2026 yang memperkuat perlindungan jemaah melalui penambahan petugas lapangan.

Gus Irfan menjelaskan bahwa tahapan persiapan masih berjalan. Ia menyebut para petugas haji saat ini mengikuti pelatihan termasuk personel dari unsur TNI dan Polri. Pelatihan berlangsung di asrama haji sebagai bagian dari pembekalan sebelum petugas ditempatkan sesuai kebutuhan layanan.

Ia menegaskan bahwa mayoritas petugas dari TNI dan Polri akan bertugas pada sektor Linjam atau Perlindungan Jemaah. Menurut Gus Irfan sektor ini memiliki peran langsung dalam mendampingi jemaah di lapangan, terutama saat jemaah menghadapi kendala selama rangkaian ibadah.

Linjam menjadi salah satu sektor tersibuk dalam sistem layanan haji. Petugas pada bidang ini biasanya bergerak cepat saat situasi membutuhkan respons segera. Mereka juga berperan mengawal kelancaran layanan sehingga jemaah mendapat pendampingan yang lebih rapi dan terarah. Dengan tambahan personel pada 2026, pemerintah menargetkan perlindungan jemaah menjadi lebih kuat dan respons petugas semakin cepat saat kondisi lapangan menuntut tindakan segera.

Gus Irfan juga menyampaikan bahwa penempatan personel TNI dan Polri tidak akan terpusat pada satu sektor. Ia menjelaskan petugas dari unsur tersebut juga akan terlibat dalam beberapa layanan lain. Penugasan itu mencakup pelayanan lansia, sektor konsumsi, dan layanan lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan jemaah.

Penempatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan kehadiran petugas dari TNI dan Polri ikut menopang beberapa titik layanan utama. Pelayanan lansia menjadi salah satu perhatian karena jemaah lansia memerlukan pendampingan yang lebih intensif selama menjalani rangkaian ibadah. Di sisi lain, layanan konsumsi juga menjadi bagian penting karena distribusi makanan harus berjalan tepat waktu dan merata.

Gus Irfan menilai keterwakilan personel TNI dan Polri pada berbagai layanan dapat memperkuat dukungan lapangan secara menyeluruh. Ia memberi sinyal bahwa pemerintah ingin kesiapan petugas pada haji 2026 lebih merata, sekaligus memperkuat koordinasi layanan agar berjalan lebih terkendali.

Kebijakan penambahan petugas dari unsur TNI dan Polri sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya oleh Kementerian Haji dan Umrah. Kebijakan tersebut berjalan atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Informasi ini muncul sebelum Gus Irfan menyebut angka terbaru 183 orang di kompleks parlemen.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak juga pernah menjelaskan alasan penambahan petugas tersebut. Ia menyebut pemerintah ingin petugas dari unsur TNI dan Polri dapat menjalankan tugas lebih baik. Ia juga menilai personel dari kedua institusi tersebut umumnya memiliki kondisi fisik yang lebih prima sehingga dapat bertugas optimal. Dahnil menyampaikan keterangan itu di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (4/12).

Penambahan petugas ini memperlihatkan strategi pemerintah dalam memperkuat layanan haji yang menuntut kerja lapangan dengan intensitas tinggi. Penyelenggaraan haji membutuhkan koordinasi banyak pihak, sementara dinamika di lapangan juga sering berubah. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah menempatkan personel yang siap bergerak cepat sebagai bagian dari penguatan pelayanan.

Dengan jumlah 183 orang, penugasan petugas dari unsur TNI dan Polri pada 2026 menunjukkan perubahan skala yang signifikan. Lonjakan dari 75 orang pada tahun lalu menandai peningkatan dukungan lapangan secara nyata. Pemerintah juga memastikan petugas menjalani pelatihan di asrama haji agar memahami pola kerja layanan dan siap menjalankan peran sesuai penempatan masing masing.

Pola penempatan yang dominan di Linjam dan menyebar ke layanan lansia serta konsumsi memperlihatkan arah kebijakan yang tidak hanya menambah personel, tetapi juga memperkuat titik layanan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan jemaah. Pemerintah berharap langkah ini dapat membuat pelayanan haji 2026 berjalan lebih maksimal.