Menhan RI Gelar Pengarahan dengan Tenaga Ahli Profesional DPN

HARIANEXPRESS – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menjalankan pengarahan kepada Tenaga Ahli Profesional Dewan Pertahanan Nasional pada Jumat (23/1/2026).

Sjafrie memimpin pengarahan ini sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional atau DPN. Kementerian Pertahanan menggelar kegiatan tersebut di Gedung Jenderal Urip Sumoharjo Kementerian Pertahanan Jakarta.

Hal itu menegaskan agenda pengarahan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan internal DPN. Kegiatan internal ini mengikutsertakan unsur pimpinan DPN dan Tenaga Ahli Profesional DPN. Seluruh peserta mengikuti kegiatan sesuai susunan acara yang sudah ditetapkan.

Sjafrie memimpin pengarahan untuk memastikan dukungan keahlian berjalan selaras dengan ruang lingkup tugas DPN. Melalui kegiatan ini unsur pimpinan DPN bertemu langsung dengan para Tenaga Ahli Profesional DPN.

Kementerian Pertahanan menempatkan kegiatan ini sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kelembagaan DPN. Informasi yang sama juga menegaskan bahwa kegiatan berjalan dalam format internal yang terstruktur.

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto hadir dalam kegiatan tersebut. Donny hadir sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional atau DPN. Ia mendampingi pengarahan yang dipimpin Menhan Sjafrie. Selain itu sebelas Tenaga Ahli Profesional DPN juga ikut dalam agenda yang berlangsung di lingkungan Kementerian Pertahanan Jakarta.

Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa Tenaga Ahli Profesional DPN berperan sebagai unsur pendukung Dewan Pertahanan Nasional. Tenaga ahli ini berasal dari kalangan profesional yang memiliki keahlian tertentu. DPN menyiapkan mereka untuk memberi dukungan keahlian sesuai kebutuhan kerja kelembagaan. Dengan posisi tersebut para tenaga ahli hadir untuk memperkuat kinerja DPN melalui masukan profesional yang relevan.

Kementerian Pertahanan juga memaparkan ragam keahlian yang melekat pada Tenaga Ahli Profesional DPN. Keahlian tersebut mencakup bidang pertahanan dan keamanan. Keahlian lain mencakup geopolitik dan hukum. Selain itu DPN juga mengikutsertakan tenaga ahli dengan kompetensi ekonomi dan teknologi. Kementerian Pertahanan juga menyebut bidang strategis lainnya sebagai bagian dari cakupan keahlian.

Keragaman bidang keahlian itu menunjukkan bahwa DPN menempatkan perspektif profesional sebagai dukungan kerja kelembagaan. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa DPN menugaskan tenaga ahli sesuai ruang lingkup tugas.

Dengan demikian tugas tenaga ahli tidak berdiri sendiri. Tugas tersebut mengikuti kebutuhan kelembagaan yang berjalan di lingkungan DPN. Pengarahan dari pimpinan menjadi salah satu mekanisme untuk menyatukan ritme kerja.

Lokasi kegiatan berada di Gedung Jenderal Urip Sumoharjo Kementerian Pertahanan Jakarta. Kementerian Pertahanan memilih tempat ini sebagai titik pelaksanaan pengarahan. Pelaksanaan di lingkungan kantor kementerian memperlihatkan bahwa kegiatan berjalan sebagai agenda resmi internal. Format internal ini juga menegaskan kehadiran unsur pimpinan bersama para tenaga ahli dalam satu rangkaian kegiatan.

Kementerian Pertahanan menekankan bahwa seluruh peserta mengikuti susunan acara yang sudah ditetapkan. Penekanan tersebut menggambarkan disiplin pelaksanaan agenda kelembagaan. Susunan acara yang terarah membantu pelaksanaan pengarahan berjalan tertib. Dalam kegiatan internal seperti ini unsur pimpinan dan tenaga ahli mengikuti alur yang sama agar pembagian peran dan dukungan keahlian berjalan jelas.

Kehadiran Sekretaris DPN bersama sebelas Tenaga Ahli Profesional memperkuat gambaran bahwa kegiatan ini melibatkan komponen penting di DPN. Unsur pimpinan hadir untuk menjalankan agenda pengarahan.

Sementara itu tenaga ahli hadir untuk menjalankan peran dukungan keahlian. Dengan konfigurasi tersebut DPN menjalankan kegiatan internal sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kelembagaan yang terus berjalan.

Kementerian Pertahanan juga menegaskan posisi Tenaga Ahli Profesional sebagai pendukung yang berasal dari profesional dengan keahlian tertentu. Rincian bidang keahlian yang disebut menunjukkan cakupan kerja yang luas. Kementerian Pertahanan menyebut pertahanan dan keamanan sebagai bagian dari kompetensi.

Kementerian Pertahanan juga menyebut geopolitik dan hukum. Kementerian Pertahanan memasukkan ekonomi dan teknologi serta bidang strategis lain sebagai cakupan tambahan.