Anggota DPR PDIP Kritik Pengangkatan 32 Ribu Pegawai MBG Jadi PPPK

HARIANEXPRESS, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, mengkritik keras pengangkatan 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (1/2/2026). 

Kritik ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Selasa (20/1/2026), dan menjadi sorotan setelah video Tribunnews Update viral di YouTube dengan lebih dari 368 ribu views.

Edy menyoroti ketidakadilan nasib pegawai MBG dibandingkan guru honorer dan tenaga kesehatan (nakes) yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian status ASN. 

"Yang tidak adil, para nakes dan guru protes, terutama yang sudah mengabdi lama," ujar Edy. 

Ia mencontohkan sopir pengantar makanan MBG berpotensi mendapat gaji lebih tinggi daripada guru yang mendidik anak bangsa. 

Edy mendesak isu ini segera dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto agar tidak memicu protes berkepanjangan.

Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengangkatan ini bagian dari tahap kedua PPPK, melibatkan hampir seluruh kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang sudah beroperasi lama. 

Proses seleksi melalui tes komputerisasi dan pengisian CV, dengan total 32.460 formasi di tahap 3 dan 4. 

Dadan menegaskan pegawai SPPG masuk kategori ASN PPPK, bukan PNS, dan pemberi kerja wajib memenuhi norma upah serta status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).

Pemerintah melalui BGN belum merespons kritik ini secara resmi. DPR Komisi IX berencana panggil pihak terkait untuk RDP lanjutan guna mencari solusi adil bagi semua tenaga honorer.

Sumber:

• YouTube Tribunnews – “Anggota DPR PDIP Kritik Pengangkatan 32 Ribu Pegawai MBG Jadi PPPK: Tidak Adil bagi Guru dan Nakes” (sumber utama video)
• Tribun-Video.com – “Anggota DPR PDIP Kritik Pengangkatan 32 Ribu Pegawai MBG Jadi PPPK: Tidak Adil bagi Guru dan Nakes”
• Tribunnews.com – Berita terkait RDP Komisi IX DPR RI dengan BGN (20 Januari 2026)

Artikel ini disusun berdasarkan verifikasi lintas sumber hingga 28 Januari 2026 pukul 06.49 WIB. Isu ini masih berkembang; pantau update resmi dari DPR dan BGN.