Dugaan Operasi Tangkap Tangan KPK Libatkan Pimpinan DPRD Lampung Tengah

Jakarta, 9 Desember 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada Senin (8/12/2025) di Jakarta. Penindakan ini terjadi di tengah kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti para legislator tersebut, dengan dugaan keterkaitan pada proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 serta rencana pinjaman dana Pemkab Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Ilustrasi, Doc. Instagram Akun Resmi Ketua KPK

Informasi awal yang beredar di kalangan elite politik Lampung melalui grup WhatsApp menyebutkan bahwa OTT menargetkan ketua dua fraksi utama di DPRD Lampung Tengah, yakni Ketua Fraksi Golkar berinisial SF dan Ketua Fraksi Gerindra berinisial Z, serta satu anggota Fraksi PKB berinisial PHS. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB di Hotel Novotel, Jakarta, lokasi bimtek Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang berlangsung sejak 7 Desember 2025.

Saksi mata di lokasi menyatakan bahwa SF dibawa langsung dari ruang acara, sementara kamar ketiga individu tersebut diperiksa oleh tim KPK. Rombongan DPRD Lampung Tengah dijadwalkan kembali ke Lampung pada Selasa pagi (10/12/2025), namun keberangkatan rombongan terganggu oleh penindakan ini. 

Hingga saat ini, KPK belum merilis pernyataan resmi mengenai identitas tersangka atau detail barang bukti yang diamankan, meskipun beberapa sumber menyebut adanya pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK pada malam hari.

Kasus ini diduga mirip dengan praktik korupsi sebelumnya di Lampung Tengah, di mana persetujuan APBD dan pinjaman dana sering menjadi celah bagi pemberian suap antara eksekutif dan legislatif. 

Rencana pinjaman ke PT SMI, yang bernilai ratusan miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur, disebut sebagai titik krusial yang memerlukan dukungan DPRD. Seorang sumber di Lampung menyatakan bahwa penindakan ini merupakan "pengulangan pola seperti era Mustafa", merujuk pada kasus suap APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang menjerat Bupati Mustafa dan sejumlah anggota DPRD.

Pemeriksaan fakta independen melalui sumber kredibel seperti Antara News dan media nasional lainnya mengonfirmasi bahwa KPK memang melakukan operasi senyap di Lampung Tengah dan Jakarta pada 8 Desember 2025, termasuk penggeledahan untuk mengamankan bukti. 

Namun, tidak ada konfirmasi resmi dari KPK hingga pagi ini, dan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum merespons permintaan konfirmasi. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, yang sempat dirumorkan terlibat, diketahui sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke Lampung pada malam penangkapan, sehingga dugaan keterlibatannya belum terverifikasi.

Kronologi peristiwa dimulai saat para anggota DPRD meninggalkan sesi bimtek secara tiba-tiba. SF dilaporkan keluar ruangan dan tidak kembali, sementara Z dan PHS diduga diamankan di lokasi terpisah namun dalam rangkaian yang sama. 

Tim KPK juga disebut melakukan penggeledahan di Lampung Tengah sejak sore hari untuk menyita dokumen terkait transaksi mencurigakan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Lampung Tengah dan Pemkab belum memberikan tanggapan resmi. Kasus ini diharapkan segera diungkap secara transparan oleh KPK untuk mencegah erosi kepercayaan publik terhadap penyelenggara daerah.

"Ada tiga orang yang dibawa petugas KPK dari lokasi bimtek. Kamar mereka juga diperiksa."

"Yang saya lihat dibawa langsung dari arena bimtek ya Ketua Fraksi Golkar. Kalau yang lainnya saya tidak melihat."